Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan meminta jajarannya membangun budaya sadar risiko dalam setiap kebijakan, program, maupun kegiatan pembangunan.
Hal itu ia sampaikan saat membuka Executive Workshop Membangun Budaya Risiko melalui Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Kota Bandung di eL Hotel Bandung, Selasa 30 September 2025.
Menurut Farhan, budaya risiko bukan sekadar kewaspadaan, melainkan tata kelola yang lebih teliti, siap siaga, serta akuntabel.
Ia menilai setiap kebijakan pemerintah memiliki potensi risiko, sehingga perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi.
“Budaya risiko bukan tentang rasa takut, tetapi soal ketelitian dan kesiapan. Dengan manajemen risiko yang baik, kita bisa mencegah masalah baru di masa depan, termasuk potensi masalah hukum,” ujar Farhan.
Di sisi lain, Farhan memastikan keberlanjutan program prioritas seperti Kang Pisman, Buruan Sae, dan Dapur Dahsat.
Ketiga program berbasis masyarakat tersebut harus saling terintegrasi untuk mendukung ketahanan pangan, pengelolaan sampah, hingga peningkatan kualitas lingkungan.
“Program ini tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Harus simultan, karena ujungnya bisa membantu kita menangani masalah besar seperti TBC dan stunting,” jelasnya.
Farhan juga mengingatkan, tata kelola pemerintahan Kota Bandung sudah menunjukkan capaian baik, namun tetap perlu perbaikan.
Sementara itu, Inspektur Kota Bandung, Dharmawan menyebut, manajemen risiko bukan sekadar prosedur administratif, tetapi harus menjadi budaya kerja baru di lingkungan Pemkot Bandung.
“Manajemen risiko adalah budaya yang proaktif, cerdas, dan berani berinovasi. Para pimpinan perangkat daerah harus menjadi motor penggerak transformasi budaya ini, sekaligus pemilik risiko di unit kerjanya masing-masing,” tutur Dharmawan.
Ia berharap, melalui workshop ini bisa meraih tiga capaian utama, yakni terbangunnya komitmen kolektif dari seluruh pimpinan perangkat daerah, teridentifikasinya draf awal risiko prioritas tingkat kota untuk RKPD 2026, serta lahirnya rencana aksi personal dari tiap pimpinan OPD.
“Dengan begitu, kita bisa mengamankan pencapaian visi Bandung Utama: Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis,” pungkasnya.(ray)
