Puruk Cahu – Kalangan DPRD Murung Raya (Mura) menyoroti risiko pernikahan usia dini yang tidak hanya berdampak pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menimbulkan persoalan sosial seperti meningkatnya angka putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, hingga stunting.
Anggota DPRD Mura, Tuti Marheni, mengapresiasi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang menginisiasi edukasi berbasis komunitas sebagai upaya jangka panjang dalam pencegahan kasus stunting.
Tuti berharap pemerintah, melalui dinas terkait, terus menggencarkan kegiatan sosialisasi di setiap posyandu, khususnya menyasar ibu muda.
“Evaluasi kegiatan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa edukasi semacam ini efektif dalam meningkatkan kesadaran ibu muda tentang pentingnya pola asuh serta bahaya pernikahan dini,” ujarnya, Selasa (26/08/2025)
Beberapa indikator capaian di antaranya adalah meningkatnya pemahaman peserta mengenai pola asuh yang efektif, bertambahnya kesadaran tentang dampak pernikahan dini, hingga terbentuknya komunitas belajar antar ibu muda di desa sebagai bentuk keberlanjutan program.
“Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk terus menyuarakan pentingnya perlindungan anak dan peningkatan kualitas pengasuhan di lingkungan keluarga,” imbuhnya.
Menurutnya, melalui program pembangunan ‘Generasi Murung Raya Hebat 2030’, pemerintah dan masyarakat harus bersinergi untul menekan angkla stunting.
Berdasarkan data, ngka stunting di Murung Raya berhasil turun signifikan dari 21 persen menjadi 15 persen pada tahun 2025.
Meski demikian, masih ada tantangan, terutama rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program edukasi.
“Stunting ini akan selalu muncul selama ada ibu hamil baru. Ketika satu kelompok sudah diedukasi, muncul lagi kelompok lain yang harus diedukasi. Tantangan kita adalah bagaimana masyarakat mau hadir dan paham pentingnya pencegahan stunting,” ujar Plt Kepala DP3ADaldukKB Mura, Lynda Kristianen.
