Puruk Cahu – Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA–PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025 harus difokuskan pada program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, khususnya di sektor infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Murung Raya (Mura), Rumiadi.
Menurut Rumiadi, penyusunan dokumen KUPA–PPAS Perubahan merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.
Dokumen tersebut menjadi pedoman penting dalam menyesuaikan program pembangunan daerah di tengah dinamika kebutuhan masyarakat.
“Perubahan anggaran ini merupakan bagian dari mekanisme yang wajib dilakukan pemerintah daerah, baik melalui pergeseran antar-dinas maupun di dalam satuan kerja, agar program pembangunan tetap berjalan optimal,” ujarnya, Kamis lalu.
Ia menambahkan, terdapat sejumlah poin penting yang menjadi perhatian DPRD dalam penyesuaian anggaran tahun berjalan, terutama yang berhubungan langsung dengan pembangunan infrastruktur serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“DPRD akan membahas secara detail di tingkat komisi, sesuai dengan aspirasi masyarakat yang telah diterima, baik melalui jalur eksekutif maupun legislatif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rumiadi menegaskan bahwa seluruh anggota DPRD memiliki komitmen kuat untuk mengawal tahapan pembahasan. Tujuannya agar perubahan anggaran benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat, sesuai dengan prioritas pembangunan dan aspirasi dari setiap daerah pemilihan.
