Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengumumkan lahirnya gerakan Warga Jaga Warga, Warga Jaga Kota sebagai upaya memperkuat konsolidasi dan kolaborasi masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kesejahteraan di Kota Bandung.
Farhan menyebut, Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat kembali menjadi pusat penyampaian aspirasi melalui aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat. Meski demikian, aktivitas kota tetap berjalan lancar.
“Hari ini betul-betul membuka kita pada sebuah cakrawala baru. Kita berusaha membuktikan kuatnya ikatan konsolidasi dan kolaborasi di Kota Bandung,” ujarnya, Senin 1 September 2025.
Ia menyatakan, unjuk rasa merupakan bagian dari demokrasi yang dijamin konstitusi. Pemerintah Kota Bandung menyikapi hal itu dengan tetap fokus pada pelayanan publik dan menjaga kondusivitas.
“Demo itu bagian dari kebebasan berekspresi, harus diterima dengan baik. Kami mengikuti terus perkembangannya,” ungkapnya.
Program Warga Jaga Warga, Warga Jaga Kota akan digerakkan mulai dari tingkat kecamatan. Bentuknya beragam, salah satunya adalah Siskamling yang kembali digalakkan sejak akhir pekan lalu. Tidak hanya melibatkan aparat, RT dan RW, tetapi juga para anggota DPRD Kota Bandung.
“Sebanyak 50 anggota dewan bersepakat untuk kembali ke dapil masing-masing, ikut bersama warga saling menjaga, baik secara fisik maupun kesejahteraan,” jelas Farhan.
Selain aspek keamanan, pemerintah juga menyiapkan langkah perbaikan fasilitas publik pasca aksi unjuk rasa. Beberapa titik seperti Cikapayang, Sulanjana, Diponegoro, dan Jalan Sentot dibersihkan dari puing-puing. Perbaikan penuh, termasuk traffic light dan CCTV, baru dilakukan setelah aparat menyatakan situasi kondusif.
Di sektor pendidikan, Farhan memastikan pembelajaran jarak jauh (PJJ) tetap berlangsung hingga evaluasi berikutnya.
“Hari ini dan besok masih PJJ. Jika hasil evaluasi menunjukkan situasi membaik, maka hari Rabu mudah-mudahan sekolah sudah kembali normal 100 persen,” ucapnya.
Lebih jauh, Farhan menyebut, unjuk rasa berhari-hari ini menjadi pengingat bagi pemerintah maupun dewan untuk terus melakukan introspeksi.
“Kita harus memastikan apa yang kita kerjakan bukan hanya untuk kepentingan pemerintah, tapi benar-benar memberi manfaat sesuai aspirasi masyarakat,” katanya.
Gerakan Warga Jaga Warga, Warga Jaga Kota dipimpin langsung oleh setiap kecamatan melalui musyawarah warga.
Kehadiran anggota dewan di tingkat kecamatan diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat dalam menjaga wilayah.
“Warga jaga warga itu sebetulnya jaga wilayah. Makanya leading sektornya ada di setiap kecamatan. Jadi, hari ini nih kecamatan semua koordinasi bikin musyawarah warga,” tutur Farhan. (rob)
