Komisi II DPRD Kabupaten Karawang melakukan kunjungan kerja ke industri makanan PT Calbe Wings Food di Kecamatan Klari, Senin (2/3/2026) siang.
Kunjungan tersebut bertujuan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan daerah sekaligus mengoptimalkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sekretaris Komisi II DPRD Karawang, Natala Sumedha, mengatakan pihaknya ingin mengetahui sejauh mana kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Karawang, termasuk kontribusi terhadap PAD.
“Kami Komisi II DPRD Karawang ingin mengetahui sampai sejauh mana kepatuhan para pengusaha di Kabupaten Karawang terhadap peraturan yang diterbitkan pemerintah daerah serta kontribusinya terhadap PAD,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Selain aspek regulasi dan pajak, Komisi II juga menyoroti pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Natala menyebut manajemen perusahaan dinilai cukup baik dalam menjalankan kewajiban, termasuk kontribusi sosial kepada masyarakat sekitar.
“Kami menilai manajemen perusahaan ini baik. Selain taat terhadap aturan pemerintah, baik pajak dan lainnya, juga patuh dalam kontribusi CSR. Hal itu dibuktikan dengan adanya dua warga sekitar yang mendapat beasiswa pendidikan hingga kuliah,” katanya.
Dari sisi lingkungan, PT Calbe Wings Food disebut telah menggunakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) berstandar tinggi dengan sistem pengolahan yang dinilai baik. Perusahaan juga melakukan kontrak penggunaan air dengan Perumdam Tirta Tarum sebanyak 5.000 meter kubik per bulan.
Namun demikian, Komisi II mendorong agar perusahaan tidak lagi menggunakan air bawah tanah dan meningkatkan penggunaan air permukaan melalui Perumdam untuk mendukung kelestarian lingkungan.
“Untuk kepentingan lingkungan dan produksi, kami meminta perusahaan tidak lagi menggunakan air bawah tanah dan agar perusahaan dapat lebih meningkatkan jumlah kontrak penggunaan air permukaan dengan Perumdam,” tegas Natala.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi II DPRD Karawang juga mengajak perusahaan yang memiliki sekitar 1.200 karyawan itu agar menggunakan kendaraan berpelat nomor T Karawang. Langkah tersebut dinilai dapat mendukung peningkatan PAD melalui pajak kendaraan bermotor.
