Jakarta – Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia terus memperjuangkan suara Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) terkait royalti.
Fadli Zon mengungkapkan akan menjadi jembatan terhadap masukan para komposer kepada Kementerian Hukum dan HAM serta Badan Legislasi DPR saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Di sisi lain, para komposer menyambut positif komitmen tersebut. Ketua Umum AKSI, Piyu Padi (Satriyo Yudi Wahono), menegaskan bahwa kongres nasional komposer menjadi momentum penting untuk mengembalikan mandat, hak, dan kedaulatan pencipta lagu.
Menurutnya, karya musik adalah hak privat yang tidak boleh diambil alih, direduksi, atau dipaksakan penggunaannya oleh pihak mana pun tanpa izin. Ia menekankan bahwa penggunaan lagu—termasuk dalam konser dan pertunjukan musik—harus tetap mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta.
Isu paling mendesak yang disorot AKSI adalah perlindungan hak cipta dalam konser musik.
Selama ini, pertunjukan musik dinilai belum sepenuhnya memberikan perlindungan maksimal kepada pencipta lagu.
Ketua Dewan Pembina AKSI, Ahmad Dhani, menegaskan bahwa perjuangan mereka belum selesai. Menurutnya, banyak konser yang menggunakan karya tanpa izin langsung dari penciptanya.
(JNI)
