Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat upaya penanganan kebersihan kota melalui program “Sasapu Bandung” yang kini diperluas cakupannya secara signifikan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, program ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi menjadi langkah konkret untuk memastikan kebersihan kota ditangani secara langsung dan terukur.
Program Sasapu merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang juga mendapat dukungan langsung dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Kolaborasi ini menjadi salah satu strategi percepatan penanganan persoalan kebersihan di Kota Bandung yang masih menghadapi berbagai tantangan struktural.
“Ini bukan sekadar kegiatan bersih-bersih. Ini adalah gerakan perubahan pola kerja dan pola pikir. Aparat kewilayahan harus turun langsung, melihat kondisi nyata di lapangan,” ujar Farhan di Teras Sunda Cibiru, Kota Bandung, Sabtu, 25 April 2026.
Program yang sebelumnya hanya dilaksanakan di 46 titik kini diperluas menjadi 181 titik yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bandung.
Perluasan ini dilakukan setelah evaluasi awal menunjukkan masih banyak titik yang membutuhkan penanganan intensif.
Farhan mengakui, pada tahap awal pelaksanaan, dirinya belum sepenuhnya puas terhadap hasil yang dicapai.
Oleh karena itu, cakupan program ditingkatkan agar dampaknya lebih terasa di masyarakat.
Salah satu ciri utama program Sasapu adalah keterlibatan langsung aparat kewilayahan. Camat dan lurah diwajibkan turun langsung ke lapangan setiap hari Minggu, mulai pukul 04.00 hingga 07.00 WIB.
Langkah ini bertujuan agar para pemimpin wilayah tidak hanya menerima laporan administratif, tetapi benar-benar memahami kondisi riil di lapangan, termasuk titik-titik rawan sampah, saluran tersumbat, hingga area yang membutuhkan intervensi cepat.
“Tidak bisa hanya duduk di kantor. Harus lihat langsung. Dengan begitu, solusi yang diambil juga lebih tepat,” ucap Farhan.
Ia juga menambahkan, kegiatan ini menjadi sarana evaluasi langsung terhadap kinerja aparat kewilayahan dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Dalam pelaksanaannya, program Sasapu diperkuat dengan tambahan sekitar 130 personel kebersihan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kehadiran tenaga tambahan ini diharapkan mampu mempercepat penanganan di titik-titik prioritas serta meningkatkan efektivitas kerja di lapangan.
Kolaborasi lintas pemerintahan ini dinilai menjadi langkah strategis, mengingat persoalan kebersihan tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat antarlevel pemerintahan.
Menurutnya, keberhasilan program Sasapu sangat bergantung pada kedisiplinan aparat kewilayahan.
Oleh karena itu, Pemkot Bandung tidak segan memberikan sanksi bagi aparatur yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan.
Ia bahkan menyebutkan, mekanisme evaluasi dan pengawasan akan dilakukan secara ketat, termasuk pemberian sanksi bagi yang tidak hadir atau tidak menjalankan tugas dengan baik.
“Kedisiplinan itu wajib. Kalau tidak turun, akan ada evaluasi dan sanksi. Ini bukan kegiatan seremonial,” tutur Farhan.
Program Sasapu tidak hanya fokus pada kegiatan pembersihan, tetapi juga menjadi sarana identifikasi berbagai persoalan lingkungan secara langsung, mulai dari titik penumpukan sampah, kondisi drainase, hingga potensi masalah kebersihan lainnya.
Hasil identifikasi ini kemudian menjadi dasar bagi tindak lanjut kebijakan, baik dalam bentuk penanganan cepat maupun perencanaan jangka menengah.
Dengan pendekatan ini, Pemkot Bandung berharap penanganan kebersihan tidak lagi bersifat reaktif, tetapi lebih sistematis dan berkelanjutan.
Melalui perluasan program Sasapu, Pemkot Bandung menargetkan terjadinya perubahan nyata di tingkat lapangan, baik dari sisi kebersihan lingkungan maupun kinerja aparat kewilayahan. (ziz)**
