NuansaRealita News. Com. Aceh Tamiang. Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (P) Drs. Armia Pahmi, MH, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Direktur Jenderal Perumahan PKP terkait pembangunan Huntap bagi korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Bupati Aceh Tamiang, Selasa 05/05/2026.
Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terus berupaya mempercepat penanganan pascabencana, khususnya dalam penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak. Ia menjelaskan bahwa pembangunan huntara dan huntap telah mulai direalisasikan, termasuk pembangunan 200 unit rumah melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi serta rencana pembangunan tambahan 300 unit di wilayah Kampung Kota Kuala Simpang.
“Pembangunan ini diprioritaskan bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir. Kami juga terus melakukan penelusuran dan pengadaan lahan, termasuk mengajukan pemanfaatan lahan HGU dan lahan perkebunan yang belum produktif untuk mendukung pembangunan huntap akan terus meninjau kesepakatan,” ujar Armia Pahmi.
Selain sektor perumahan, Bupati juga memaparkan sejumlah capaian dan rencana pembangunan di sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Di bidang kesehatan, pemerintah daerah telah menerima bantuan 11 unit ambulans. Sementara itu, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan terus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat dan provinsi, mengingat keterbatasan anggaran daerah.
Adapun beberapa proyek prioritas yang tengah berjalan,yakni pembangunan jembatan di wilayah Aras Sembilan yang saat ini dalam tahap tender,dan juga rencana pembangunan jembatan permanen di Pematang Durian, Balik Karang untuk menggantikan jembatan gantung. Selain itu ada perbaikan akses jalan di wilayah rawan longsor seperti Sekerak dan Sekumur yang juga menjadi perhatian utama.
Sementara itu Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd., MengApresiasi langkah-langkah cepat Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam penanganan pascabencana. Imran menyampaikan pemerintah pusat memiliki tiga fokus utama dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.
Antaranya.
1. Konsolidasi.
2. Validasi data, pemantauan implementasi di lapangan, serta mendorong pembentukan posko pascabencana di daerah terdampak. Paparan Imran.
Lanjutnya”Validasi data menjadi kunci utama agar, program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan tepat sasaran. Kami masih menemukan beberapa data infrastruktur dan perumahan yang belum lengkap dan perlu segera diperbarui. Termasuk data dokumentasi foto dan koordinat lokasi,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya pelaporan berkala terkait kondisi infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi dan normalisasi sungai. Selain itu, data terkait kerusakan rumah, baik rusak berat maupun hilang, harus segera difinalisasi untuk menentukan skema pembangunan, baik secara mandiri maupun komunal.
Lebih lanjut, Imran meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang segera membentuk posko transisi pascabencana guna memantau perkembangan penanganan di lapangan secara terpadu. Posko tersebut diharapkan dapat mengintegrasikan laporan dari berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi.
Kami juga mendorong dukungan dari berbagai pihak, termasuk PLN dan PDAM, untuk memastikan ketersediaan listrik dan air bersih bagi huntara maupun huntap yang telah dibangun,” tambahnya.
Pantauan awak media NR, acara rakor dihadiri unsur Forkopimda, dan para kepala dinas terkait, perwakilan BPBD, PDAM, unsur Forkopicam, Kepala SKPK dan para undangan lainnya. (AR)
