Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mendukung transformasi digital layanan pensiunan nasional melalui penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) Pensiunan Nasional atau KTA Co-Branding di Pendopo Kota Bandung, Rabu 14 Januari 2026.
Hal tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan sistem keanggotaan pensiunan yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain menyampaikan apresiasi kepada Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
Ia menilai, inovasi KTA Pensiunan Nasional sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong layanan berbasis digital, termasuk penerapan sistem transaksi non-tunai.
Menurutnya, pemanfaatan kartu fisik maupun kartu digital dalam KTA Pensiunan Nasional menjadi langkah penting untuk membiasakan masyarakat, termasuk para wredatama, dalam menggunakan layanan digital yang kini semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.
Zulkarnain juga menyebut Pemerintah Kota Bandung membuka peluang untuk mengembangkan pemanfaatan KTA Pensiunan Nasional dalam berbagai layanan daerah.
Ke depan, kartu tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan atau nilai tambah, seperti akses layanan tertentu maupun bentuk apresiasi lainnya bagi para pensiunan.
“Para wredatama memiliki peran dan jasa besar bagi Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk terus memberikan ruang penghargaan serta peluang kontribusi melalui sinergi program yang bermanfaat,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Tim Satgas Pendataan Nasional Pengurus Besar PWRI, Bambang Riadhy Umar, menyampaikan bahwa Kartu Tanda Anggota (KTA) Pensiunan Nasional merupakan bagian dari upaya penataan dan pemutakhiran data wredatama secara nasional.
“KTA Pensiunan Nasional ini bukan sekadar kartu anggota, tetapi menjadi bagian dari pendataan nasional PWRI,” ujarnya.
Menurutnya, pendataan yang terintegrasi sangat penting sebagai dasar pengembangan program dan layanan bagi para pensiunan ke depan.
Karena itu, ia mendorong adanya dukungan dan sinergi dari pemerintah daerah agar pelaksanaan pendataan dapat berjalan optimal.
“Dengan data yang rapi dan akurat, program untuk wredatama bisa disusun dengan lebih tepat,” tuturnya.(ray)
