Cilacap, Nuansarealitanews.com – Keraguan publik terhadap kualitas proyek preservasi jalan senilai Rp 15,7 Miliar di Desa Kalijeruk semakin menguat. Selain persoalan adukan material yang rapuh, hasil pantauan terbaru awak media di lokasi menunjukkan kondisi fisik bangunan yang mulai mengalami kerusakan serius meski masih dalam tahap pengerjaan.
Di beberapa titik, pasangan batu pondasi terlihat sudah mulai miring, pecah, dan mengalami keretakan. Kondisi ini memicu kekhawatiran warga sekitar bahwa bangunan tersebut tidak akan mampu menahan beban tanah dan badan jalan dalam jangka waktu lama.
Terpantau lansung oleh awak media ketika melakukan kontrol sosial di Pekerjaan Reged dilokasi Desa Kalijeruk, Sarwadadi, Kecamatan Kawunganten pada hari Rabu, 11/03/2026.
Warga Pertanyakan Ketebalan Cor
Keresahan warga juga menyasar pada ketebalan lantai kerja dan coran yang sedang dikerjakan. Berdasarkan informasi yang berkembang di tengah masyarakat, terdapat dugaan ketidaksesuaian dimensi fisik bangunan.
“Menurut informasi yang kami tahu, seharusnya lantai kerja itu tebalnya itu berapa..? Tapi kebenarannya seperti apa, kami juga belum tahu pasti karena tidak ada penjelasan teknis yang terbuka,” ungkap salah seorang warga kepada awak media di lokasi.
Dalih Perbaikan di Akhir Pekerjaan
Saat awak media memantau aktivitas alat berat yang sedang menggelar batu koral di badan jalan, salah seorang pekerja yang bertugas mengawasi alat tersebut memberikan pembelaan singkat terkait kerusakan yang terlihat. Ia mengklaim bahwa kerusakan pada pondasi tersebut nantinya akan ditangani kembali.
“Nanti akan diperbaiki lagi setelah selesai,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi mengenai kondisi pondasi yang retak dan miring. Namun, pernyataan ini justru menimbulkan tanda tanya besar mengenai efektivitas pengerjaan, mengingat perbaikan di akhir seringkali hanya bersifat kosmetik (tambal sulam) tanpa menyentuh kekuatan struktur utama yang sudah cacat sejak awal.
Akses Konfirmasi Tertutup: Pengawas dan Konsultan Bungkam
Upaya awak media untuk melakukan klarifikasi resmi menemui jalan buntu. Saat mencoba mencari keberadaan pengawas pelaksana maupun tim konsultan di lokasi, tidak ada satu pun pihak berwenang yang dapat ditemui untuk memberikan penjelasan teknis yang mendalam.
Seorang pekerja menyebutkan bahwa mandor lapangan bernama Fadli sedang tidak berada di tempat. “Nama pengawasnya Fadli, sepertinya masih di mes sedang istirahat, belum ke sini lagi. Saya juga tidak punya nomor teleponnya,” terang pekerja tersebut.
Hingga berita ini disusun, pihak konsultan pengawas yang dihubungi melalui pesan singkat WhatsApp juga belum memberikan jawaban, meskipun pesan telah terkirim.
Sikap bungkam dari pihak pengawas dan konsultan supervisi ini semakin memperkuat desakan masyarakat agar PPK 2.1 Provinsi Jawa Tengah segera melakukan audit lapangan guna memastikan uang rakyat dari APBN tidak terbuang sia-sia pada proyek yang diduga bermasalah ini.
(Sas NR)
