NUANSA REALITA, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya terus berupaya menguatkan tata kelola informasi publik melalui peran aktif Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini saat memberikan paparan pada kegiatan uji publik Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 di Aula Kanderang Tingang, Kantor Diskominfosantik Provinsi Kalteng, Rabu (15/10/2025).
Menurutnya, berbagai langkah strategis telah dilakukan, di antaranya digitalisasi layanan informasi publik, optimalisasi kanal informasi daring, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) PPID di seluruh perangkat daerah.
Menurut Zaini, keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi kewajiban regulatif, tetapi juga pilar utama dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
“Dengan akses informasi yang mudah, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan, sekaligus memberikan masukan konstruktif terhadap kebijakan pembangunan daerah,”ucapnya.
Ia menegaskan bahwa melalui keterbukaan informasi publik, pemerintah dapat menghadirkan tata kelola yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
“Transparansi bukan hanya soal menyampaikan data, tetapi bagaimana pemerintah membuka ruang dialog dan keterlibatan publik dalam setiap proses pembangunan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Zaini juga menyoroti pentingnya kolaborasi dan inovasi dalam memperkuat peran PPID di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci dalam mempercepat pelayanan informasi publik yang efisien dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah Kota Palangka Raya mendorong terwujudnya ekosistem informasi publik yang cepat, tepat, dan transparan. Melalui kolaborasi dan inovasi, kami ingin menghadirkan narasi positif tentang kerja nyata pemerintah daerah kepada masyarakat,” tegasnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, Zaini berharap kepercayaan publik meningkat, serta menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya kerja di seluruh jajaran pemerintahan. (MC/NR-nri)
