Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan, perubahan birokrasi adalah kunci untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih manusiawi dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami ingin membangun budaya kerja baru yang kolaboratif, adaptif, dan berintegritas. Tidak hanya meningkatkan kompetensi aparatur, tetapi memastikan setiap ASN memahami perannya sebagai pelayan publik,” ujarnya saat retreat di Pusdikter TNI AD Kabupaten Bandung Barat, Selasa 4 November 2025.
Farhan menjelaskan, melalui retreat ini, Pemkot Bandung bertekad untuk bertransformasi dari birokrasi administratif menjadi birokrasi yang berorientasi pada manfaat nyata bagi warga.
Kegiatan pembekalan menekankan tiga fokus utama yang menjadi pondasi perubahan:
1. Mindset Melayani
Setiap pejabat adalah pelayan masyarakat. Empati, ketulusan, dan tanggung jawab menjadi dasar pelayanan publik.
2. Kepemimpinan Adaptif
Camat dan lurah diharapkan mampu memimpin perubahan, menghadapi tantangan digitalisasi, serta membangun tim kerja yang solid dan inovatif.
3. Sistem Kerja Berbasis Hasil
Setiap program harus berdampak nyata bagi masyarakat melalui inovasi dan kolaborasi lintas sektor.
Farhan menuturkan, transformasi birokrasi bukan hanya soal regulasi atau teknologi, tetapi perubahan cara berpikir dan cara bekerja.
“Pelayanan publik ke depan harus semakin cepat, transparan, dan berorientasi solusi. Warga cukup datang, dilayani, dan pulang dengan kepuasan,” katanya.
Ia juga mendorong lahirnya berbagai inovasi di tingkat kecamatan dan kelurahan, seperti digitalisasi layanan, antrean daring, hingga komunikasi publik yang lebih humanis.
Menurutnya, ruang pelayanan publik adalah etalase birokrasi modern, tempat warga dapat merasakan langsung perubahan nyata.
“Pelayanan di kecamatan dan kelurahan harus menjadi garda depan perubahan, melayani dengan hati, bekerja dengan data, dan bergerak dengan kolaborasi,” ucap Farhan.(rer)
