Saber Pungli, Polsek Balai Riam Ajak Masyarakat Tidak Memberi dan Menerima Pungutan Liar
Sukamara – Polsek Balai Riam terus menggencarkan sosialisasi Saber Pungli kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan praktik pungutan liar yang merugikan. Dalam kegiatan sambang dan imbauan kamtibmas, personel Polsek Balai Riam mengajak warga untuk tidak memberi maupun menerima pungutan liar dalam bentuk apa pun, Kamis (13/03/2025) Pagi.
Dalam kesempatan tersebut, personel kepolisian menjelaskan bahwa pungutan liar merupakan tindakan yang dapat merusak tatanan pelayanan publik dan menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, mereka mengajak warga untuk menolak segala bentuk pungli, baik di lingkungan pemerintahan, pelayanan umum, maupun dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.
Kapolsek Balai Riam IPDA Muhammad Syaeful menegaskan bahwa kepolisian akan terus melakukan pengawasan serta menindak tegas praktik pungli sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kami berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat, sehingga tidak ada lagi yang tergoda untuk memberikan atau menerima pungutan liar. Pencegahan ini penting agar tercipta lingkungan yang bersih dan transparan,” ungkapnya.
Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk segera melaporkan jika menemukan indikasi pungli di sekitar mereka. Kepolisian menegaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan akan sangat membantu dalam memberantas praktik pungutan liar yang masih terjadi.
Sosialisasi ini mendapat sambutan positif dari warga yang berharap agar kegiatan serupa terus dilakukan secara rutin. Dengan adanya penyuluhan dari kepolisian, masyarakat semakin memahami dampak negatif pungli dan berkomitmen untuk tidak terlibat dalam praktik yang merugikan tersebut.
Polsek Balai Riam berkomitmen untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai bahaya pungli dan pentingnya menjaga integritas dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui kerja sama yang erat antara kepolisian dan masyarakat, diharapkan lingkungan yang bebas dari pungutan liar dapat terwujud, sehingga pelayanan publik dan aktivitas ekonomi berjalan dengan lebih adil dan transparan. (HMS)