Ketua Ombudsman RI, Nuzran Joher mengapresiasi infrastruktur dan fasilitas pelayanan di Kota Bandung yang dinilai dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Ia berharap keberadaan fasilitas tersebut semakin memperkuat komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang berkualitas dan berkeadilan.
“Kalau bisa diselesaikan sehari, kenapa harus diselesaikan seminggu? Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit?” ujar Nuzran saat mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung, Jalan Cianjur Nomor 34, Kamis, 12 November 2026.
Pada kunjungan itu, Nuzran didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Ombudsman RI untuk memantau dan memastikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, sekaligus melihat secara langsung inovasi pelayanan yang telah diterapkan Pemerintah Kota Bandung.
Nuzran menyampaikan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari supervisi dan verifikasi menjelang penilaian kepatuhan pelayanan publik tahun 2026.
Penilaian tersebut mencakup kementerian, lembaga negara, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Ia menerangkan, Ombudsman hadir sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang tidak semata-mata mencari kesalahan, tetapi memberikan peringatan dini agar penyelenggara pelayanan tidak terjebak dalam praktik maladministrasi.
Menurutnya, pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Penyelenggara pelayanan dituntut memberikan layanan yang mudah, cepat, transparan, serta sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain menjelaskan, Mal Pelayanan Publik Kota Bandung merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu lokasi.
MPP Kota Bandung memiliki 32 gerai dengan 314 jenis layanan. Hingga 10 November 2026, fasilitas tersebut telah dikunjungi sekitar 72.000 masyarakat.
Selain MPP utama, Pemkot Bandung juga menghadirkan layanan di kawasan Summarecon Bandung untuk menjangkau masyarakat di wilayah Bandung Timur.
Hingga 10 November 2026, lokasi tersebut tercatat telah melayani 22.442 pengunjung.
Iskandar menuturkan, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kepastian prosedur, transparansi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Melalui kunjungan tersebut, Pemkot Bandung berharap sinergi dengan Ombudsman RI semakin memperkuat kualitas pelayanan publik, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. (ziz)