MAJALENGKA, NR – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Majalengka mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tentang fasilitasi Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT).
Desakan tersebut mengemuka dalam kegiatan Ijtima Ulama yang digelar di Gedung Islamic Center Majalengka, Minggu (4/10/2026). Forum tersebut dihadiri Bupati Majalengka Eman Suherman, Wakil Bupati Majalengka, Anggota DPR RI KH Maman Imanulhaq, para kiai, tokoh agama, serta jajaran pengurus PKB se-Kabupaten Majalengka.
Ketua DPC PKB Kabupaten Majalengka, Kombes Purnawirawan dr. Juhana Zulfan, mengatakan para ulama pada prinsipnya mendukung berbagai program pemerintah yang memberikan dampak positif dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Partai koalisi mendukung segala kebijakan pemerintahan selama kebijakan itu pro rakyat dan memberikan kebaikan bagi masyarakat,” ujar Juhana kepada NR.
Menurutnya, persoalan kesejahteraan guru Madrasah Diniyah merupakan salah satu hal yang sudah lama dinantikan. Dukungan pemerintah terhadap pendidikan agama dan keagamaan, kata dia, jangan hanya berhenti pada wacana, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan yang jelas dan berkelanjutan.
Juhana yang merupakan alumni Babakan Ciwaringin menilai keberadaan Madrasah Diniyah, guru ngaji, dan majelis taklim memiliki kontribusi besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam membangun karakter dan moral generasi muda.
“Pendidikan agama dan keagamaan berbasis masyarakat ini telah memberikan kontribusi yang besar. Karena itu, sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian yang lebih serius,” katanya.
Juhana menilai Pemkab Majalengka hingga saat ini belum optimal dalam mengakomodasi pendidikan keagamaan berbasis masyarakat. Karena itu, menurutnya, diperlukan regulasi yang jelas dan mengikat sebagai dasar pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi serta dukungan terhadap MDT dan para guru diniyah.
“Jangan sampai pendidikan keagamaan yang selama ini berjalan di tengah masyarakat justru kurang mendapatkan perhatian. Kita membutuhkan regulasi yang jelas agar ada kepastian dalam memberikan dukungan,” tegasnya.
Selain persoalan regulasi, Juhana juga menyoroti kesejahteraan guru Madrasah Diniyah yang dinilainya masih jauh dari layak.
Ia menyebut honorarium atau yang selama ini sering disebut sebagai “uang sabun” bagi guru Madrasah Diniyah masih sangat kecil jika dibandingkan dengan pengabdian dan peran mereka di tengah masyarakat.
“Honorarium atau uang sabun guru Madrasah Diniyah masih jauh dari manusiawi,” ungkap Juhana.
Ia berharap hasil Ijtima Ulama tersebut dapat menjadi momentum bagi Pemkab Majalengka untuk segera mengambil langkah konkret, baik melalui Perbup maupun kebijakan lainnya, guna memperkuat perhatian pemerintah terhadap pendidikan agama dan keagamaan.
Menurutnya, kesejahteraan guru diniyah bukan sekadar persoalan anggaran, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap para pengabdi pendidikan yang selama ini ikut menjaga moral, karakter, dan masa depan generasi muda Majalengka.
DN
