Nuansarealitanews.com-Aceh Tamiang. Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (Purn.) Drs. Armia Pahmi, MH, menerima kunjungan Fadhlullah Wakil Gubernur Aceh, dan Kapolda Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan dalam rangka melihat langsung kondisi Hunian Sementara (Huntara) dan progres pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Kabupaten Aceh Tamiang. Jumat (20/11/2026).
Adapun Kunjungan orang nomor dua dijajaran Pemerintah Propinsi Aceh ini, sekaligus menyoroti kegiatan penanganan genangan banjir di kawasan hunian dan percepatan normalisasi sungai akibat sedimentasi lumpur.
Peninjauan diawali melihat bangunan “Huntap Polisi Bersama Masyarakat” yang bangun berlokasi di Kampung Simpang Kanan, kecamatan Kejuruan Muda.
Di sana Wagub Fadhlullah mendorong percepatan penyelesaian sarana pendukung, seperti pagar dan fasilitas penunjang lainnya, agar hunian segera siap diserahterimakan kepada warga penerima manfaat untuk dihuni,agar warga merasa aman dan nyaman.
Selanjutnya rombongan bertolak ke Huntara 4 PU yang berada Kampung Medang Ara, Kecamatan Karang Baru, untuk melihat langsung kondisi fisik hunian warga, termasuk titik yang sebelumnya sempat kembali tergenang air banjir. Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menegaskan, terkait masalah genangan harus segera diselesaikan bersama pihak terkait, termasuk PT. Wijaya Karya (WIKA).
“Akan kita carikan solusi agar persoalan yang terjadi di lokasi Huntara ini bisa segera ditangani,” ungkap Wagub yang kerap disapa Dek Fadh tersebut.
Dalam agenda yang sama, pendangkalan sungai akibat sedimentasi lumpur menjadi fokus utama pembahasan. Disebutkan Dek Fadh, pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pelimpahan kewenangan dari kementerian, ke pemerintah provinsi, lalu diteruskan ke pemerintah kabupaten dan kota, sehingga daerah dapat menggandeng pihak ketiga guna mempercepat pengerukan sedimen.
Dek Fadh menjelaskan, pembangunan tanggul oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) belum menjangkau seluruh alur sungai dari hulu ke hilir, sementara pembangunan bendungan pengendali aliran dan penahan sedimen membutuhkan waktu konstruksi hingga tiga tahun. Karena itu, normalisasi sungai melalui skema kerja sama pihak ketiga dinilai krusial untuk mengembalikan daya tampung air.
“Total ada 99 sungai di Aceh. Sebanyak 37 sungai ditangani BWS, sementara 62 sungai lainnya belum. Karena itu, perlu ada langkah percepatan melalui pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah agar penanganannya dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga,” tegasnya.
Sementara itu, Armia Pahmi menyebutkan, melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bersama Pemerintah Aceh, TNI-Polri, serta unsur teknis terkait, pemenuhan hunian layak dan pengendalian risiko banjir susulan diharapkan berjalan terukur dan berkelanjutan.(AR)
