BANYUMAS, nuansarealitanews.com,- Masyarakat Desa Baseh, Kecamatan Kedungbanteng, kembali menguatkan desakan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Dinar Batu Agung. Kamis 30/10/2025.
Pasalnya, klaim perusahaan yang menyatakan telah melakukan perbaikan dan reklamasi dinilai tidak sesuai dengan fakta lapangan.
Berdasarkan hasil pemantauan dan investigasi warga, aktivitas tambang PT Dinar Batu Agung telah menyebabkan ancaman nyata bagi keselamatan jiwa warga sekitar.
Longsor dan banjir lumpur menjadi risiko bencana hidrometeorologi yang terus mengancam pemukiman dan lahan pertanian warga.
*Klaim PT Dinar Batu Agung vs Fakta Lapangan*
– Klaim perusahaan: “Menghentikan operasi atas inisiatif sendiri.”
Fakta: Penghentian operasi dipicu oleh kejadian bencana, protes warga, dan perintah resmi/teguran tegas dari ESDM Jateng.
– Klaim perusahaan: “Fokus perbaikan diarahkan pada jalan tambang.”
Fakta: Perbaikan jalan yang dilakukan diindikasi warga untuk membuka akses ke areal eksploitasi baru, bukan fokus utama pada mitigasi, penguatan lereng, atau stabilisasi lingkungan.
– Klaim perusahaan: “Terbiasa melakukan reklamasi di area yang sudah tidak produktif.”
Fakta: Tidak ditemukan bukti lapangan yang menunjukkan pelaksanaan reklamasi, revegetasi, atau remineralisasi secara terukur dan sesuai dengan dokumen Rencana Pasca Tambang.
*Desakan Warga*
Masyarakat Desa Baseh mendesak pemerintah untuk melakukan audit komprehensif terhadap Amdal, Rencana Reklamasi, dan SOP PT Dinar Batu Agung.
Selain itu, warga juga mendesak pemerintah untuk mencabut IUP PT Dinar Batu Agung secara permanen jika terbukti ada ketidakpatuhan berkelanjutan dan upaya pemalsuan informasi.
*Penutupan Total: Solusi Tunggal*
Pemerintah didesak untuk memprioritaskan keselamatan jiwa dan kelestarian lingkungan Desa Baseh. Penutupan total PT Dinar Batu Agung adalah solusi tunggal untuk menghilangkan ancaman bencana yang masif di atas pemukiman warga.
(Tim)
