Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berkomitmen menghadirkan birokrasi yang responsif, kolaboratif, dan inovatif melalui kegiatan “Transformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Bandung Utama dalam Bingkai Jabar Istimewa dan Asta Cita.”
Hal itu diwujudkan melalui retreat di Pusdikter, Cimareme, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, 4–5 November 2025.
Acara ini diikuti oleh 218 pejabat Pemerintah Kota Bandung dan diisi oleh sejumlah narasumber nasional dengan tema-tema strategis seputar kebijakan publik, transformasi birokrasi, serta etika pejabat publik.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman memberikan apresiasi kepada Pemkot Bandung atas terselenggaranya kegiatan ini.
Ia menilai langkah Pemkot Bandung sejalan dengan visi “Jabar Istimewa” dan semangat Asta Cita dalam membangun tata kelola pemerintahan yang unggul.
“Saya mengapresiasi Pemkot Bandung yang terus berupaya mewujudkan Bandung Utama melalui transformasi birokrasi. Apalagi, Kota Bandung berhasil menekan angka kemiskinan hingga 3,8% serta menjaga tingkat pengangguran di 7,4%, berada di atas rata-rata Jawa Barat dan nasional,” ungkapnya.
Herman berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai forum pembekalan, melainkan menjadi retreat reflektif yang menghasilkan solusi konkret bagi masyarakat.
Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan turut memberikan arahan langsung kepada seluruh pejabat Pemkot Bandung.
Ia menegaskan pentingnya nilai keterbukaan sebagai dasar komunikasi publik, serta mengajak seluruh ASN memperkuat kolaborasi lintas OPD untuk mempercepat implementasi kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi.
“Keterbukaan menjadi dasar komunikasi kita. Sesuai arahan Presiden, birokrasi harus responsif dan kolaboratif. Pastikan percepatan kebijakan, efektivitas anggaran, pemberantasan korupsi, dan penguatan koordinasi antar lembaga berjalan optimal,” ujar Farhan.
Ia juga menambahkan, Kota Bandung perlu terus mendorong inovasi serta memastikan sarana dan prasarana ruang publik berfungsi maksimal.
Pembekalan di hari pertama oleh, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Dr. Heri Wiranto, M.M., M.Tr.(Han) yang membahas arah kebijakan politik dan keamanan serta isu strategis ketertiban masyarakat.
Selanjutnya, Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.S. dari IPDN menyoroti pentingnya transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif.
Adapun Sandra Erawanto, S.STP., M.Pub.Pol. dari Sekretariat Negara RI menutup sesi dengan materi tentang etika pergaulan internasional pejabat publik yang selaras dengan visi kepemimpinan nasional dan daerah.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk terus bertransformasi menjadi birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik, demi terwujudnya Bandung Utama dalam Bingkai Jabar Istimewa dan Asta Cita. (rer)
