Polda Bali – Sinergi antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus menunjukkan hasil positif.
Melalui penerapan kebijakan integrasi kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai salah satu syarat administrasi dalam pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Polri dinilai berperan penting dalam mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Implementasi Kepesertaan JKN Aktif dalam Penerbitan SKCK, yang digelar oleh BPJS Kesehatan di Hotel Anvaya Resort Bali, Rabu (12/11/2025), dihadiri oleh berbagai pihak, Kadiv Humas Polri Yang diwakili Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Ariasandy, S.I.K., hadir Juga dari Baintelkam dan Div TIK Mabes Polri, Kapolrestabes jajaran dan perwakilan kasat intel polres serta perwakilan BPJS Kesehatan dan instansi terkait lainnya.
Direktur Penataan BPJS Kesehatan, David Bangun dalam sambutannya menyampaikan _apresiasi tinggi kepada institusi Polri atas kerja sama yang selama ini terjalin dengan sangat baik_.
“Kami mengucapkan _terima kasih dan apresiasi kepada Polri atas dukungan luar biasa dalam mendukung implementasi JKN, terutama melalui layanan SKCK_. Polri, termasuk Polda Bali, merupakan institusi yang paling sukses dan konsisten dalam membantu tugas BPJS Kesehatan di lapangan,” ujar David.
Ia menambahkan, kebijakan integrasi ini bukan sekadar persyaratan administratif, tetapi juga strategi nyata untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat terlindungi oleh program JKN. Dengan demikian, proses pembuatan SKCK sekaligus menjadi momentum untuk memperluas cakupan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia.
Dalam mendukung peningkatan efisiensi dan kemudahan layanan publik, kini hadir pula inovasi digital berupa Super App, sebuah aplikasi terpadu yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintahan secara daring, termasuk pengurusan SKCK.
Melalui fitur yang terhubung langsung dengan sistem kepolisian, masyarakat dapat melakukan pendaftaran, pengisian data, serta pelacakan status SKCK tanpa harus datang langsung ke kantor polisi. Selain mempersingkat waktu, sistem ini juga meningkatkan transparansi dan akurasi data pemohon.
Kehadiran Super App menjadi bentuk nyata transformasi digital Polri dan lembaga pemerintah lainnya dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, efisien, dan transparan, Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan layanan publik berbasis teknologi informasi yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.
Kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan Polri, ditunjang dengan inovasi digital seperti Super App, mencerminkan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan sosial.
Diharapkan, dengan dukungan seluruh pihak, implementasi kepesertaan aktif JKN dalam proses penerbitan SKCK dapat berjalan semakin optimal, memberikan manfaat yang luas, dan mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat, produktif, dan terlindungi secara menyeluruh.
Diakhir acara BPJS memberi penghargaan kepada Polri khususnya Baintelkam dan Div TIK Polri Implementasi Luar Biasa dalam mendukung implementasi JKN, terutama melalui layanan SKCK.
(Hms/yadon)
