Kegiatan Siskamling Siaga Bencana ke-85 di Kelurahan Kebon Gedang tidak sekadar menjadi agenda rutin, melainkan ruang dialog terbuka antara warga dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengevaluasi berbagai program pemberdayaan.
Dalam forum tersebut, isu partisipasi masyarakat jadi sorotan, khususnya dari RW 06 yang menyampaikan masih rendahnya keterlibatan warga dalam sejumlah program. Di wilayah ini belum ada warga yang bersedia menjadi petugas Gaslah.
Kondisi ini menjadi perhatian bersama dalam forum yang dihadiri jajaran perangkat daerah.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan persoalan tersebut perlu didalami lebih lanjut.
“Di sini kita memang sedang fokus melihat permasalahan. Tadi ada Ketua RW 06 yang mengeluhkan partisipasi dan pemberdayaan warga kurang. Bahkan tidak ada yang mau jadi petugas Gaslah,” ujarnya di Kelurahan Kebon Gedang, Jumat 27 Februari 2026.
Ia memastikan, Pemkot Bandung akan melakukan pendekatan bersama anggota DPRD untuk melihat penyebab minimnya keterlibatan warga.
“Kita ingin melakukan pendekatan bersama anggota DPRD untuk melihat ada apa. Jangan-jangan program pemerintah kurang menarik bagi masyarakat. RW 06 akan kita dalami lebih dalam,” katanya.
Selain isu partisipasi, forum tersebut juga membahas pelaksanaan program Prakarsa yang berbasis pendataan hingga level RW.
Pendataan tersebut dilakukan secara berkala agar perubahan kondisi warga dapat segera diperbarui.
“Tiga bulan lagi kita akan melakukan pendataan ulang,” ujar Farhan dalam forum.
Ia menekankan pentingnya pembaruan data karena kondisi warga bisa berubah dalam waktu singkat.
Dalam kesempatan itu juga, disampaikan bahwa capaian kepesertaan BPJS Kesehatan di wilayah Kebon Gedang.
Dari total 1.534 warga RW 08 berdasarkan data 2025, sebanyak 619 orang tercatat memiliki BPJS dengan tingkat keaktifan mencapai 78,45 persen.
“Alhamdulillah tidak rendah, tapi target kita 80 persen,” kata Farhan.
Ia menyampaikan, peningkatan keaktifan kepesertaan BPJS berkaitan langsung dengan penguatan Universal Health Coverage (UHC) di Kota Bandung.
“Semakin tinggi keaktifan, semakin tinggi juga UHC. Artinya siapa pun di Kota Bandung tidak boleh tidak mendapatkan layanan kesehatan,” ujarnya.
Selain itu, isu sanitasi juga menjadi perhatian. Dari hasil pendataan, masih terdapat dua rumah yang belum memiliki septic tank dan akan ditindaklanjuti melalui program yang tersedia.
Pemkot Bandung memastikan pembaruan data dan intervensi dilakukan secara berkelanjutan agar persoalan dasar kewilayahan dapat diselesaikan secara bertahap.
Siskamling Siaga Bencana merupakan komitmen Pemkot Bandung menjadikan pertemuan kewilayahan sebagai instrumen evaluasi kebijakan.
Aspirasi warga, termasuk soal rendahnya partisipasi, dipandang sebagai bagian penting dalam memperbaiki efektivitas program di tingkat RW. (ray)**
