Program Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah (Gaslah) yang menjadi salah satu upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Kewilayahan di Kota Bandung mendapat perhatian langsung dari Menteri Lingkungan Hidup RI saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik pengolahan sampah berbasis masyarakat di Bandung, Sabtu 28 Februari 2026.
Dalam peninjauan di wilayah RW 19 Kelurahan Antapani Tengah serta RW 05 Kelurahan Dago, Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq menilai pendekatan penanganan sampah dari hulu yang dilakukan Kota Bandung menjadi langkah paling mendasar dalam menyelesaikan persoalan sampah perkotaan.
“Ini merupakan langkah yang paling mendasar untuk penanganan sampah. Banyak negara memerlukan waktu 10 sampai 15 tahun untuk melakukan hal yang sama,” ujarnya.
Ia menyatakan, penyelesaian persoalan sampah tidak dapat sepenuhnya dibebankan pada tempat pemrosesan akhir (TPA), terlebih di tengah kondisi keterbatasan daya tampung seperti yang saat ini terjadi di TPA Sarimukti.
Keberhasilan pengelolaan sampah justru ditentukan dari perubahan perilaku dan kemampuan masyarakat menyelesaikan sampah sejak dari lingkungan tempat tinggal.
“Langkah paling ideal di tengah desakan kedaruratan sampah ini adalah menyelesaikan sampahnya di hulu,” katanya.
Hanif juga mengapresiasi konsistensi Pemerintah Kota Bandung dalam membangun ekosistem pengelolaan sampah berbasis warga melalui program Gaslah yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Ia berharap program serupa terus diperluas dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha dan pengelola kawasan agar mampu mengelola sampahnya secara mandiri.
Di sisi lain, Hanif mengatakan, sejumlah wilayah di Kota Bandung telah menunjukkan praktik baik pengelolaan sampah berbasis kewilayahan yang menjadi bagian penting dalam upaya pengurangan sampah kota secara berkelanjutan.
“Ternyata Kota Bandung bisa. Banyak RW yang mampu menuntaskan persoalan sampahnya sendiri,” ujar Farhan.
Menurutnya, pendekatan berbasis komunitas menjadi fondasi utama agar penanganan sampah tidak hanya bergantung pada sistem pengangkutan menuju hilir.
“Kita percaya penyelesaian sampah di kota tidak bisa dibebankan ke hilir ketika hilirnya tidak memiliki muara. Karena itu penyelesaian di tingkat RW menjadi sangat penting,” kata Hanif.
Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyampaikan, kunjungan Menteri Lingkungan Hidup RI merupakan tindak lanjut koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan penanganan sampah di Kota Bandung.
“Ini salah satu bentuk follow up. Kami terus berkoordinasi, hingga kemarin Rakornas terkait penanganan sampah pada 25-26 Februari. Dan kali ini sudah ditinjau langsung oleh pak Menteri,” ujar Farhan.
Selain Gaslah, sejumlah program penanganan sampah di Kota Bandung yang sudah lama berjalan ialah Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan).
Terkini, Pemkot Bandung berupaya mengintegrasikan program tadi dengan program Buruan Sae dan Dapur Dahsat. Tiga program tersebut merupakan Program Sirkular, yang saling menopang satu sama lain.
Kunjungan Menteri Lingkungan Hidup RI di Kota Bandung pada hari ini menyasar ke sejumlah titik. Antara lain RW 05 Kelurahan Dago, RW 19 Kelurahan Antapani, serta ditutup dengan meninjau eks TPA Jelekong, Baleendah, Kabupaten Bandung.(ray)
