Bekasi, 9 Agustus 2026
Ada pemandangan yang sangat memalukan namun nyata terjadi di hadapan kita setiap hari: Mereka yang menggelapkan uang negara, merampas hak rakyat, dan menghancurkan masa depan bangsa — sering kali berjalan bebas, kaya, dan bahkan dihormati. Sementara mereka yang mendidik anak-anak bangsa, yang bekerja jujur setiap hari, justru hidup dalam kesulitan dan ketidakpastian.
Inilah wajah ketidakadilan yang paling menyakitkan di negeri ini: hukum berjalan dua arah. Bagi rakyat kecil, sehelai daun pun jatuh bisa dijadikan perkara berat. Tetapi bagi yang memegang jabatan, punya koneksi, dan menguasai kekuasaan — miliaran yang hilang bisa diperingan, bisa dikurangi, bisa diampuni, bahkan bisa keluar sebelum waktunya dengan alasan kesehatan atau berkelakuan baik.
Bahkan yang lebih ironis lagi: banyak di antara mereka yang terbukti berbuat salah, yang kasusnya sudah terlihat jelas — bukan hanya tidak dihukum berat, tetapi justru kembali dipilih oleh rakyat, kembali duduk di kursi kekuasaan, maju lagi di Pilkada, dan kembali menjadi anggota dewan. Seolah-olah kejahatan terhadap negara adalah syarat untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Di mana lagi di dunia ini bisa terjadi hal seperti ini?
Dunia internasional pun sudah melihatnya. Indeks Persepsi Korupsi menempatkan Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara tetangga. Di mata dunia, negeri yang kaya raya ini masih dikenal sebagai tempat di mana hukum lebih lemah daripada kekuasaan. Sejarah pun mencatat — sejak zaman dahulu, kekayaan diambil, dikirim ke luar, rakyat menderita. Kini merdeka, kekayaannya tetap diambil, tetapi oleh orang sendiri.
Lihatlah Tiongkok: dua mantan Menteri Pertahanan divonis mati karena korupsi. Mantan menteri pertanian juga dijatuhi hukuman mati. Aset mereka disita seluruhnya. Tidak ada yang kebal, tidak ada yang dikecualikan, tidak ada yang dilindungi karena jabatannya. Mereka sadar: merampas uang rakyat adalah kejahatan yang membunuh masa depan jutaan orang, maka hukumnya harus seberat-beratnya.
Lihatlah Vietnam: hukuman mati juga berlaku bagi koruptor. Pengusaha yang menggelapkan ratusan triliun langsung divonis mati tanpa pandang bulu, meskipun ia orang kaya dan berkuasa. Mereka tidak ragu, mereka tidak takut, mereka tidak berdalih “kasihan keluarganya”. Karena mereka tahu: yang lebih kasihan adalah rakyat yang kehilangan sekolah, rumah sakit, dan masa depan karena dicuri.
Lihatlah Singapura: sanksi korupsi ditegakkan dengan sangat tegas tanpa melihat siapa pelakunya. Jika pejabat terbukti salah, ia harus mundur, diadili, dan dihukum — tidak ada yang dilindungi, tidak ada yang kembali dipilih. Justru di sanalah letak kemajuan mereka — rakyat percaya pada hukum, karena hukum berlaku sama untuk semua.
Lalu mengapa di sini selalu ragu? Mengapa selalu berdiskusi panjang lebar ketika harus menjatuhkan hukuman berat kepada perusak negara? Apakah karena di antara Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif — ada yang merasa takut, ada yang merasa bersangkutan, ada yang merasa suatu hari nanti gilirannya pun bisa datang? Apakah hukum sengaja dibuat lemah dan berbelit karena mereka yang membuat hukum, justru mereka yang paling banyak membutuhkan perlindungan darinya?
Keadilan sosial bukanlah sekadar kalimat di Pembukaan UUD 1945 yang diucapkan di upacara. Keadilan sosial berarti: siapa pun yang mencuri satu rupiah dari rakyat, harus mengembalikannya seribu kali lipat dan menanggung akibat yang setimpal. Keadilan sosial berarti: koruptor dimiskinkan, dikurung seumur hidup tanpa ampun, dan tidak dibiarkan menikmati hasil curiannya apalagi kembali duduk di kursi kekuasaan.
Sebuah bangsa yang tidak pernah serius menegakkan hukum terhadap perusaknya sendiri, adalah bangsa yang dengan tangannya sendiri menutup jalan menuju kemajuan. Tidak ada negara yang bisa maju jika yang dihukum adalah pekerja jujur dan yang dihormati adalah pencuri negara. Sejarah akan mencatat: bangsa yang membiarkan hukumnya berlutut di hadapan kekuasaan, pada akhirnya akan dihukum oleh kehancurannya sendiri.
