Jakarta – PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta bersinergi dengan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta yang kembali memberikan relaksasi pajak daeran berupa pembebasan sanksi administratif untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berdasarkan Keputusan Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 sebagai bagian dari peringatan HUT ke-499 Kota Jakarta dan menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus sebagai bentuk kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban administrasi kendaraan bermotor.
Kepala Jasa Raharja Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta, Wanda P. Asmoro menyampaikan bahwa sinergitas yang diberikan berupa pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk tahun lalu dan tahun-tahun lalu berdasarkan Keputusan Direksi Jasa Raharja Nomor KEP/49/2026 tanggal 1 Juni 2026 sehingga masyarakat yang melakukan pembayaran pajak kendaraan selama periode program juga memperoleh berbagai manfaat yang berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026 dan diberikan secara otomatis melalui sistem tanpa perlu mengajukan permohonan.
Di lain pihak, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus berupaya menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung peningkatan kualitas hidup warga Jakarta. Terima kasih kepada seluruh masyarakat atas dukungan serta partisipasi melalui pembayaran pajak daerah yang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan Jakarta. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan program pembebasan sanksi administratif ini dengan sebaik-baiknya selama periode program berlangsung.
Sebagai salah satu unsur Tim Pembina Samsat Provinsi DKI Jakarta bersama
Bapenda DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya, Jasa Raharja terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor.
Program ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk
menuntaskan tunggakan pajak kendaraan sekaligus memperbarui status registrasi kendaraan.
Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya selama periode program berlangsung sehingga masyarakat dapat menyelesaikan kewajibannya dengan lebih ringan
