Kualitas sumber daya manusia, budaya literasi, perlindungan anak, serta kelestarian lingkungan harus menjadi fondasi utama agar kemajuan Karawang tidak kehilangan arah.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Karawang saat menyampaikan Nota Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang, Selasa (9/6/2026).
Dalam pidatonya, Bupati menyoroti tiga isu strategis yang dinilai akan menentukan masa depan Karawang, yakni penguatan literasi masyarakat, perlindungan anak melalui Kabupaten Layak Anak, dan pembangunan berwawasan lingkungan.
“Pertumbuhan industri harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas manusia. Pembangunan tidak boleh berhenti pada beton dan bangunan, tetapi harus melahirkan masyarakat yang cerdas, berdaya saing, dan berkarakter,” tegasnya.
Bupati mengapresiasi DPRD Kabupaten Karawang yang dinilai responsif terhadap berbagai dinamika pembangunan daerah. Menurutnya, pembahasan sejumlah regulasi strategis dalam rapat paripurna tersebut memiliki dampak jangka panjang bagi arah pembangunan Karawang.
Literasi Jadi Kunci Daya Saing Daerah
Sebagai salah satu daerah industri terbesar di Indonesia, Karawang menghadapi tantangan besar akibat tingginya arus urbanisasi dan perkembangan teknologi yang berlangsung cepat. Dalam kondisi tersebut, literasi dinilai menjadi instrumen penting untuk memperkuat daya saing masyarakat.
Bupati menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan memberikan manfaat berkelanjutan apabila tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas intelektual masyarakat. Karena itu, budaya membaca dan belajar harus menjadi gerakan bersama.
Ia juga mendorong transformasi perpustakaan agar tidak lagi dipandang sebagai tempat penyimpanan buku semata, melainkan menjadi pusat pembelajaran modern yang inklusif, adaptif, dan terintegrasi secara digital hingga tingkat desa dan kelurahan.
Anak Karawang Harus Terlindungi
Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut memberikan perhatian khusus terhadap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
Menurutnya, predikat Kabupaten Layak Anak tidak boleh berhenti sebagai simbol administratif atau penghargaan semata, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan nyata yang mampu melindungi hak-hak anak.
Tingginya mobilitas penduduk dan pesatnya perkembangan teknologi, kata Bupati, membuat anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai ancaman, mulai dari kekerasan, degradasi moral, hingga pengaruh negatif media digital dan pergaulan bebas.
“Pemerintah harus memastikan anak-anak Karawang tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan karakter mereka sebagai generasi penerus daerah,” ujarnya.
Peringatan Keras Soal Lingkungan
Di tengah masifnya ekspansi industri, Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Karawang, yang selama ini dikenal sebagai kawasan industri sekaligus lumbung pangan Jawa Barat, menghadapi sejumlah tantangan serius seperti alih fungsi lahan produktif, pencemaran limbah industri dan domestik, penurunan kualitas udara, hingga upaya pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.
Ia menegaskan bahwa pembangunan yang mengabaikan aspek lingkungan hanya akan meninggalkan persoalan besar bagi generasi mendatang.
Pembangunan ekonomi yang mengorbankan alam pada akhirnya hanya akan mewariskan bencana. Karena itu, investasi harus berjalan seiring dengan prinsip pembangunan berkelanjutan,” tegasnya.
Untuk itu, Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang akan menjadi pedoman pembangunan 30 tahun ke depan harus disusun secara visioner, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman.
Realisasi APBD 2025 Capai Lebih dari 96 Persen
Pada kesempatan yang sama, Bupati juga memaparkan capaian pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dari target pendapatan daerah sebesar Rp5,893 triliun, realisasi mencapai Rp5,671 triliun atau sebesar 96,25 persen. Sementara belanja daerah yang ditetapkan sebesar Rp6,053 triliun terealisasi Rp5,764 triliun atau 95,22 persen.
Realisasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.
Bupati menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD yang disampaikan kepada DPRD telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, termasuk kewajiban melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi Karawang ke depan, Bupati menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, melainkan dari kemampuan daerah menciptakan masyarakat yang cerdas, lingkungan yang lestari, dan generasi muda yang terlindungi serta berdaya saing. :::
Judul alternatif yang lebih tajam:
Di Tengah Ledakan Industri, Bupati Karawang Ingatkan Bahaya Jika SDM dan Lingkungan Terabaikan
Paripurna DPRD: Karawang Tak Boleh Hanya Kaya Investasi, Literasi dan Lingkungan Harus Jadi Prioritas
Bupati Karawang Warning Ancaman Urbanisasi, Anak dan Lingkungan Jadi Taruhan Masa Depan Daerah
Kejar Industri, Jangan Korbankan Masa Depan: Bupati Soroti Literasi, Anak, dan Lingkungan
Karawang di Persimpangan: Industri Melaju, Bupati Minta SDM dan Lingkungan Jangan Tertinggal.
